Dahlan iskan

Mantan Dirut PLN yang kini menjabat Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012). Rapat yang juga dihadiri Ketua BP Migas, R Priyono, Menteri ESDM, Jero Wacik, dan Dirut PLN, Nur Pamudji, meminta penjelasan dan verifikasi kepada mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, terkait temuan inefisiensi PLN sebesar Rp 37 triliun. 
 JAKARTA, -   Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memenuhi panggilan Panitia Kerja Listrik Komisi VII DPR RI. Dalam pertemuan itu, Dahlan memberikan keterangan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai inefisiensi di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp 37,6 triliun selama tahun 2009 dan tahun 2010 silam.
Menurut Dahlan iskan, temuan BPK mengenai inefisiensi di PLN selama tahun 2009 dan 2010, terkait energi primer-gas bumi, kebutuhan gas PLN pada 8 unit pembangkit yang berbasis dual firing tidak terpenuhi, sehingga harus dioperasikan dengan high speed diesel (HSD) atau solar yang lebih mahal dari gas sebesar Rp 17,9 triliun di tahun 2009 dan Rp 19,7 triliun di tahun 2010.
Dahlan menegaskan, saat menjabat sebagai Dirut PLN, ia telah berulang kali menyatakan bahwa sebagian pembangkit listrik milik PLN "salah makan", atau yang seharusnya menggunakan bahan bakar gas, tetapi terpaksa memakai bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini terjadi karena PLN mengalami kekurangan pasokan gas untuk pembangkit listrik.   "Saya telah meminta kepada pemerintah dan BP Migas untuk mengalokasikan gas bagi pembangkit listrik milik PLN, tetapi ternyata belum mencukupi kebutuhan gas bagi pembangkit milik PLN," kata dia menambahkan.
Pihaknya juga telah menjajaki impor gas dari Timur Tengah tetapi karena terjadi ketegangan politik di negara itu maka pihaknya urung mengimpor gas dari negara itu.